BPPKAD Prov. Papua Barat Daya Gelar Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB KB Triwulan II
BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) Triwulan II Tahun 2025 Wilayah Papua – Maluku di Hotel Tunjungan Surabaya. Acara itu berlangsung selama dua hari pada 27 hingga 28 Agustus 2025.
Acara yang melibatkan sejumlah instansi strategis baik dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk PT Pertamina Patra Niaga itu bertujuan untuk menyamakan data penyaluran BBM dengan perhitungan PBB KB. “Kegiatan ini juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menyelesaikan perbedaan data yang kerap muncul,” ujar Ernawati Miyane Naa, SE.,MM., Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah-BPPKAD Papua Barat Daya, selaku panitia.
Rakor dan Rekonsiliasi PBB KB kali ini dihadiri Kepala BPKAD Dr. Harjito B, S.STP., M.Si. yang mewakili G ubernur Papua Barat Daya untuk membuka acara tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, Dr Harjito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha dalam mengelola PBB KB.
“Sebab pajak ini berperan besar dalam memperkuat PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya,” ujarnya.
Dr. Harjito juga mengatakan bukan tanpa alasan rakor kali ini digelar di Jawa Timur. Begitu juga menghadirkan Kepala Bapenda Jatim sebagai salah satu pemateri. “Bapenda Jawa Timur merupakan yang terbaik dan jadi rujukan nasional dalam pengelolaan pajak daerah. Kami berharap bisa studi banding dan audiensi untuk memperkuat strategi peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Jatim Kresna Bimasakti, S.T., M.M. memilih tak mau dianggap sudah berhasil dalam pengelolaan pajak. “Yang tepat mungkin kami berkembang dengan baik. Intinya adalah bagaimana ada kolaborasi antara Bapeda dan Pertamina. Apalagi dalam berbagi data. Sekarang sudah bisa kerja cerdas, semuanya serba digital,” katanya.
Sementara itu dari Pertamina Patra Niaga Regional VII Papua-Maluku yang diwakili Widy Nugroho mengatakan, sejauh ini koordinasinya dengan pemerintah daerah berjalan cukup baik. Perbedaan data yang ditemukan juga bersifat minor serta dapat segera diklarifikasi. Menurutnya, kunci kelancaran terletak pada komunikasi intensif dan silaturahmi yang intens.
Widy juga menekankan bahwa Pertamina selalu mematuhi aturan pembayaran tepat waktu. “Kami juga selalu mendukung inovasi transparansi, seperti penerapan aplikasi ITEX di Maluku Utara,” ungkapnya. *tes/ami
